Menstandarisasi Pelayanan Pelabuhan Perikanan, Konsultan SOP Menyambangi UPT P2SKP Pondokdadap

Di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 115 Tahun 2016, Pelabuhan Perikanan yang ada di Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat di bidang Operasional Pelabuhan dan Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Namun dalam pelaksanaannya, jenis – jenis kegiatan pelayanan yang ada di tiap – tiap UPT P2SKP dapat bervariasi tergantung kepada potensi yang dimiliki oleh daerah masing – masing. Sehingga, standarisasi jenis pelayanan di Pelabuhan Perikanan yang ada di Provinsi Jawa Timur dirasa perlu untuk dilaksanakan.

Pada hari Selasa (31/07) dan Rabu (01/07) lalu, tim konsultan standar operasional prosedur (SOP) dari Makna mendatangi UPT P2SKP Pondokdadap untuk melakukan sampling dan diskusi mengenai prosedur dan jenis – jenis pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap. Studi lapang ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pertemuan untuk membahas SOP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam diskusi tersebut, Tim Makna selaku konsultan SOP memberikan arahan mengenai jenis – jenis layanan minimal yang perlu distandarisasi di lingkup Pelabuhan Perikanan yang ada di bawah naungan BIdang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Melalui diskusi tersebut, Tim Makna juga melakukan inventarisasi jenis – jenis pelayanan yang rutin di lakukan di UPT P2SKP Pondokdadap yang sekiranya dapat atau telah dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan lain agar juga dapat disusulkan untuk distandarisasi SOP-nya. Selain melaksanakan diskusi, Tim Makna beserta perwakilan UPT P2SKP Pondokdadap juga melaksanakan studi lapang terhadap semua prosedur pelayanan yang ada di UPT P2SKP Pondokdadap agar dapat diidentifikasi proses hingga lama waktu pelayanannya, sehingga SOP yang disusun dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapang.